Peringatan Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Menyusut di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,6%
Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif pada awal 2026. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,6 persen secara tahunan pada kuartal I-2026, menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak kuartal II-2021 . Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB masih menjadi motor utama pertumbuhan, sementara konsumsi pemerintah melonjak seiring percepatan penyaluran berbagai program prioritas
Namun, di balik angka-angka positif tersebut, Bank Dunia justru menyoroti persoalan yang lebih mendasar. Lembaga keuangan internasional ini membunyikan alarm mengenai menyusutnya kelas menengah Indonesia secara signifikan dalam tujuh tahun terakhir Fenomena ini terjadi bahkan ketika pasar tenaga kerja mencatat perbaikan dengan tambahan 1,9 juta lapangan kerja baru .
Data Mengejutkan: Porsi Kelas Menengah Turun Drastis
Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026 yang dirilis Bank Dunia mengungkapkan data yang mencengangkan. Proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah turun tajam dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar 7 persen pada 2025 , Penurunan ini berarti lebih dari separuh proporsi kelas menengah hilang dalam kurun waktu hanya tujuh tahun.
Bank Dunia mendefinisikan kelas menengah di Indonesia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, yaitu berkisar antara Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan [citation:9]. Dengan definisi ini, penyusutan kelas menengah menunjukkan semakin sedikit masyarakat yang mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang stabil di atas garis kemiskinan tetapi belum masuk ke kategori kaya.
Data dari Mandiri Institute memperkuat temuan ini. Jumlah kelas menengah Indonesia berkurang dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Sementara itu, kelompok aspiring middle class (calon kelas menengah) bertambah sekitar 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen dari total populasi .
Penyebab Utama: Kualitas Pekerjaan yang Lemah
Bank Dunia mengidentifikasi bahwa masalah utamanya bukanlah kurangnya lapangan kerja, melainkan kualitas pekerjaan yang masih lemah secara struktural . Beberapa temuan penting dalam laporan tersebut antara lain:
1. Lapangan Kerja Baru Didominasi Sektor Produktivitas Rendah
Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru berhasil diciptakan selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, dan tingkat pengangguran sedikit menurun menjadi 4,9 persen. Namun, hampir separuh dari lapangan kerja baru tersebut berasal dari sektor-sektor dengan tingkat produktivitas rendah seperti pertanian dan akomodasi/jasa makanan .
Di sisi lain, sektor-sektor berketerampilan tinggi seperti jasa keuangan justru stagnan atau mengalami kontraksi Hal ini menciptakan skill mismatch yang serius, di mana lapangan kerja tersedia tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja.
2. Pengangguran Terselubung Meningkat
Bank Dunia mencatat tingkat pengangguran terselubung—pekerja yang memiliki pekerjaan tetapi bekerja dengan jam kerja lebih sedikit daripada yang diharapkan—mencapai 32,7 persen dan terus meningkat secara bertahap sejak 2022
"Kondisi ini menunjukkan kelemahan mendasar dari segi kualitas pekerjaan," tulis Bank Dunia dalam laporannya [citation:1]. Fenomena ini menggambarkan banyak pekerja yang sebenarnya sudah bekerja, tetapi tidak memperoleh jam kerja yang cukup atau pendapatan yang layak.
3. Upah Riil Pekerja Terampil Terus Menurun
Fakta yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan upah riil di kalangan pekerja berketerampilan menengah dan tinggi. Sepanjang periode 2018-2025, upah riil pekerja berketerampilan menengah turun sekitar 1 persen per tahun, sementara pekerja berketerampilan tinggi mengalami penurunan sekitar 2 persen per tahun.
Hal ini berarti pekerja dengan pendidikan dan keahlian lebih tinggi justru mengalami penurunan daya beli, sementara pekerja berketerampilan rendah mencatat kenaikan upah rata-rata sekitar 1,7 persen per tahun
Dampak pada Lulusan Pendidikan Tinggi: Semakin Banyak ke Sektor Informal
Salah satu dampak paling nyata dari rendahnya kualitas pekerjaan adalah meningkatnya penyerapan lulusan pendidikan tinggi ke sektor informal. Data Bank Dunia menunjukkan porsi lulusan perguruan tinggi yang bekerja sebagai pekerja formal bergaji turun dari 74,1 persen pada 2018 menjadi 67,8 persen pada 2025 .
Fenomena serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan menengah atas, di mana proporsi mereka yang bekerja di sektor formal bergaji menyusut hampir tujuh poin persentase dalam periode yang sama.
Bank Dunia menilai hal ini menunjukkan terjadinya pembalikan pola yang selama ini berlaku, di mana pendidikan yang lebih tinggi umumnya meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan formal dan pendapatan yang lebih baik [citation:12]. Lembaga tersebut menilai lemahnya permintaan tenaga kerja dari dunia usaha menyebabkan banyak pekerja terdidik harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilan mereka.
Pekerjaan informal umumnya menawarkan tingkat keamanan kerja yang lebih rendah, perlindungan sosial yang terbatas, serta peluang peningkatan pendapatan yang lebih kecil .
Posisi Serba Tanggung: Kelas Menengah di Antara Dua Kubu
Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, melihat kelompok kelas menengah di Indonesia saat ini menghadapi tekanan yang semakin besar dari berbagai arah
Menurut Wisnu, kelompok ini sering kali berada di posisi serba tanggung. Di satu sisi tidak tergolong miskin sehingga tidak menjadi prioritas penerima berbagai bantuan pemerintah (bansos), tetapi di sisi lain tetap rentan ketika terjadi kenaikan biaya hidup
"Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga," kata Wisnu
Ia mencontohkan kebijakan pembelian BBM bersubsidi yang semakin terintegrasi dengan data perpajakan. Kebijakan tersebut berpotensi membuat sebagian masyarakat kelas menengah kehilangan akses terhadap subsidi energi. Wisnu memperkirakan kenaikan biaya transportasi dapat mendorong pengeluaran rumah tangga naik sekitar 15-20 persen apabila pola konsumsi masyarakat tidak berubah .
Analisis: Ketimpangan Struktural dan Risiko ke Depan
Bank Dunia menegaskan bahwa tren-tren ini menggarisbawahi adanya ketidaksesuaian struktural dalam perekonomian Indonesia ,Perekonomian memang menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak cukup menciptakan lapangan kerja produktif dan bergaji tinggi yang dibutuhkan untuk mempertahankan mobilitas sosial ke atas dan memperluas kelas menengah
Lembaga tersebut menilai kondisi ini dapat membatasi kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat [citation:11]. Dengan kata lain, ekonomi bisa terus tumbuh, tetapi jika pekerjaan yang tercipta masih didominasi pekerjaan berupah rendah, semakin sedikit masyarakat yang mampu naik kelas secara ekonomi.
Bank Dunia juga memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat menjadi 5 persen pada 2026 sebelum kembali naik ke sekitar 5,2 persen pada 2027-2028 .Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk memperkuat kelas menengah apabila tidak diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja
Respon Pemerintah: Fokus pada Industri Padat Karya
Menanggapi sorotan Bank Dunia, pemerintah berencana menjadikan industri padat karya sebagai salah satu fokus utama kebijakan fiskal pada 2027 [citation:8]. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyatakan, dukungan ini dilakukan melalui berbagai stimulus fiskal yang menyasar sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja tinggi
Beberapa langkah yang direncanakan antara lain insentif PPh-21 Ditanggung Pemerintah (DTP), program magang dengan uang saku setara upah minimum, diskon 50 persen iuran JKK dan JKN bagi pekerja transportasi daring, serta subsidi kredit investasi untuk revitalisasi mesin.
"Semua kami lakukan agar kelas menengah tetap menjadi kelas menengah atau naik kelas dan tidak jatuh ke aspiring class menengah," kata Ferry .
Kesimpulan
Peringatan Bank Dunia mengenai penyusutan kelas menengah Indonesia merupakan sinyal penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, kualitas lapangan kerja yang lemah dan penurunan upah riil pekerja terampil menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi inklusif.
Tanpa reformasi struktural yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, Indonesia berisiko kehilangan tulang punggung perekonomiannya: kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi dan stabilitas sosial. Diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka makro yang impresif, tetapi juga kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
FAQ: Penyusutan Kelas Menengah Indonesia Versi Bank Dunia
Berapa porsi kelas menengah Indonesia menurut Bank Dunia?
Menurut laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar 7 persen pada 2025 [citation:1][citation:4].
Apa penyebab utama kelas menengah menyusut?
Penyebab utamanya adalah kualitas pekerjaan yang masih lemah secara struktural. Hampir separuh lapangan kerja baru berasal dari sektor produktivitas rendah, pengangguran terselubung mencapai 32,7 persen, dan upah riil pekerja terampil turun 1-2 persen per tahun [citation:1][citation:6].
Apa yang dimaksud dengan pengangguran terselubung?
Pengangguran terselubung adalah kondisi pekerja yang memiliki pekerjaan tetapi bekerja dengan jam kerja lebih sedikit daripada yang diharapkan. Bank Dunia mencatat angkanya mencapai 32,7 persen dan terus meningkat sejak 2022 [citation:1][citation:7].
Bagaimana dampaknya terhadap lulusan perguruan tinggi?
Semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang beralih ke sektor informal. Porsi lulusan perguruan tinggi yang bekerja sebagai pekerja formal bergaji turun dari 74,1 persen pada 2018 menjadi 67,8 persen pada 2025 [citation:6][citation:11].
Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
Pemerintah berencana menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal 2027, dengan berbagai insentif seperti PPh-21 DTP, program magang, diskon iuran BPJS, dan subsidi kredit investasi [citation:8].
Baca
Sumber dan Referensi
- Infobanknews – Kelas Menengah Terus Menyusut, Bank Dunia Soroti Kualitas Lapangan Kerja di RI
- Kompas.com – Bank Dunia Ungkap Penyebab Kelas Menengah Indonesia Terus Menyusut
- detikFinance – Bank Dunia: Porsi Pekerja Kelas Menengah RI Turun dari 14,5% Jadi 7%
- Kontan.co.id – Kelas Menengah Indonesia Menyusut, Bank Dunia Ungkap Penyebabnya
- CNBC Indonesia – Miris! Bank Dunia Soroti Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI Turun Tajam
- Kompas.com – Data Bank Dunia: Kerja Keras tapi Sulit Kaya, Kelas Menengah Kian Menyusut
- Pikiran Rakyat – Disorot Bank Dunia Kualitas Lapangan Kerja Indonesia
Artikel ini merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan informasi dari sumber-sumber tepercaya dan dibuat untuk memberikan konteks serta informasi tambahan kepada pembaca.