INDEF Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ekonomi: Dorong Kolaborasi dan Transparansi
Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional. Seruan ini disampaikan menyusul adanya kesenjangan antara indikator makroekonomi yang positif dengan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha dan masyarakat.
Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat dalam angka-angka makro belum sepenuhnya mencerminkan situasi di lapangan. Masih ada sejumlah persoalan struktural yang menghambat pemerataan dampak pertumbuhan.
Akarnya: Tiga Tantangan Struktural Ekonomi
Menurut Andry, setidaknya ada tiga tantangan utama yang menjadi perhatian serius. Ketiganya saling berkaitan dan menciptakan efek domino yang dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat luas.
1. Kinerja Sektor Manufaktur yang Melemah
Sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda pelemahan. INDEF mencatat bahwa sektor ini menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari biaya produksi yang meningkat hingga daya saing di pasar global yang menurun.
2. Realisasi Investasi yang Belum Optimal
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik investasi, realisasi di lapangan dinilai masih di bawah potensi yang seharusnya. INDEF menyoroti pentingnya kepastian hukum dan stabilitas regulasi sebagai faktor kunci untuk meningkatkan minat investor.
3. Daya Beli Masyarakat yang Menurun
Meningkatnya tekanan biaya hidup telah menggerus daya beli masyarakat. Fenomena ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat," ujar Andry dalam keterangannya.
Solusi yang Ditawarkan: Kolaborasi dan Transparansi
INDEF tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan sejumlah rekomendasi konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Ada dua kata kunci utama yang menjadi sorotan: kolaborasi dan transparansi.
Penguatan Kolaborasi Quadhelix
Andry mendorong pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi. Model kolaborasi quadhelix yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.
"Keterlibatan berbagai pihak akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha sekaligus mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang," jelasnya.
Transparansi untuk Kepercayaan Publik
INDEF juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Menurut Andry, keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Transparansi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.
Kontekstualisasi: Mengapa Evaluasi Ini Penting?
Seruan evaluasi dari INDEF ini datang di tengah sejumlah tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks. Peneliti Senior INDEF Tauhid Ahmad mengingatkan bahwa kombinasi ketidakpastian ekonomi global dan sentimen negatif dari pasar domestik telah berdampak nyata pada arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia.
Selain itu, INDEF juga sebelumnya memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di level 5 persen, yang dinilai belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan global. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menekankan pentingnya mengaktifkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi lain di luar konsumsi rumah tangga yang selama ini mendominasi.
Kaitannya dengan Daya Saing Nasional
Esther juga menyoroti bahwa fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih rentan dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor, baik barang modal maupun bahan pangan, membuat devisa negara terus mengalir ke luar negeri dan mengurangi daya saing nasional.
Indikasi dari Sisi Fiskal dan Moneter
Dalam analisisnya terhadap RAPBN 2026, INDEF juga menyoroti adanya paradoks fiskal. Meskipun pemerintah menargetkan konsolidasi fiskal, ketergantungan pada pembiayaan utang tetap besar. Belanja negara diarahkan pada program-program prioritas, namun efektivitasnya masih dipertanyakan.
Dari sisi moneter, INDEF menilai ketimpangan strategi antara BI Rate dan imbal hasil SBN berisiko membuat likuiditas asing hanya berputar di instrumen jangka pendek, sementara sektor riil tidak mendapatkan aliran dana produktif jangka panjang.
Catatan Akhir: Dialog Konstruktif untuk Kebijakan yang Lebih Baik
Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, INDEF menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang menjadi harapan adalah adanya ruang dialog yang konstruktif dan responsif terhadap masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi.
"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," tandas Andry.
Kesimpulan
Seruan evaluasi kebijakan ekonomi dari INDEF mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan kebijakan makro dengan realita di lapangan. Tiga tantangan utama berupa lemahnya manufaktur, belum optimalnya investasi, dan menurunnya daya beli menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak merata.
INDEF menawarkan solusi melalui penguatan kolaborasi quadhelix dan transparansi kebijakan sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan. Dialog konstruktif antara pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Apa yang dimaksud dengan INDEF?
INDEF adalah singkatan dari Institute for Development of Economics and Finance, sebuah lembaga riset ekonomi independen di Indonesia yang rutin memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan ekonomi.
2. Mengapa INDEF meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi?
INDEF menilai bahwa meskipun indikator makroekonomi menunjukkan tren positif, kondisi riil yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan tersebut. Ada kesenjangan yang perlu diatasi melalui evaluasi kebijakan.
3. Apa saja tiga tantangan utama yang disoroti INDEF?
INDEF menyoroti tiga tantangan utama: lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, dan menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya biaya hidup.
4. Apa solusi yang ditawarkan INDEF?
INDEF mendorong penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri) serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi.
5. Bagaimana sikap INDEF terhadap pemerintah?
INDEF menyatakan tetap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berharap ada ruang dialog yang konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan.
Baca
Sumber dan Referensi
- Wartakotalive.com – INDEF Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ekonomi Nasional
- Jawa Pos – INDEF Sebut Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
- SINDOnews – INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
- Suara Surabaya – Tekanan Global Kian Berat, INDEF Nilai Pembenahan Kebijakan Domestik Jadi Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi
- SWA – Indef Menakar Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal II Cenderung Melambat di 5%
- ANTARA News – Indef: Inflasi 2026 berisiko, moneter perlu fokus dorong sektor riil
- Infobanknews – INDEF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2026, Ini Tantangannya
Artikel ini merupakan karya tulis orisinal yang disusun berdasarkan informasi dari sumber-sumber tepercaya. Artikel tidak menyalin isi sumber dan dibuat untuk memberikan konteks serta informasi tambahan kepada pembaca.